JAKARTA – Wacana untuk memberikan libur sekolah selama satu bulan penuh saat Ramadan 2025 memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat dan pihak terkait. Mungkinkah rencana ini terwujud seperti zaman Pemerintahan Gus Dur?
Wacana ini mencuat setelah beberapa daerah mengusulkan agar siswa bisa lebih fokus menjalankan ibadah selama bulan suci yang kemungkinan mulai 1 Maret 2025 ini.
Masyarakat sendiri menghadirkan pro dan kontra terhadap wacana tersebut. Pihak yang mendukung rencana libur panjang selama Ramadhan ini menilai liburana akan membuat siswa fokus menjalankan ibadah puasa, tarawih, dan belajar ilmu agama.
Sedangkan yang kontra merasa khawatir apabila libur panjang Ramadan hanya akan memengaruhi motivasi belajar selepas liburan hingga terganggunya capaian akademik siswa di sekolah. Khususnya, siswa yang akan menghadapi ujian sekolah atau sedang persiapan kelulusan.
Kementerian Agama (Kemenag) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun telah memberikan pandangan berbeda terkait wacana libur sekolah sebulan selama Ramadan 2025 tersebut.
Wacana Libur Panjang Ramadan Masih Perlu Dikaji.
Dirjen Pendidikan Islam Kemenag, Ali Ramdhani, menegaskan bahwa rencana libur panjang saat Ramadan memerlukan kajian lebih mendalam. Ia menyebut bahwa setiap kebijakan pendidikan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap proses belajar mengajar.
“Kami masih mengkaji efektivitas dan manfaatnya. Libur panjang saat Ramadan harus tetap mendukung pendidikan karakter dan pemahaman agama siswa,” ujar Ali, seperti dilansir dari MSN Indonesia.
Ali juga menambahkan bahwa meskipun Ramadan adalah momen penting bagi umat Islam, kegiatan belajar mengajar dapat disesuaikan tanpa harus menghentikan aktivitas sekolah sepenuhnya.
Terpisah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa wacana libur sekolah selama Bulan Ramadan 2025 ini masih dikaji. Nasaruddin mengatakan, jika selama ini pondok pesantren dan madrasah sudah ada kebijakan untuk libur selama Ramadan.
Akan tetapi, kebijakan libur lebaran untuk sekolah umum masih butuh pertimbangan yang matang. Karena, ada banyak dampak yang mungkin terjadi dari kebijakan libur Ramadan. Ia meminta masyarakat untuk lebih bersabar.
PBNU: Ibadah Harus Seimbang dengan Pendidikan
Ketua PBNU, Yahya Cholil Staquf telah memberikan pandangan bahwa pendidikan dan ibadah harus berjalan beriringan. Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan model libur selama bulan Ramadan bagi anak sekolah, baik yang Muslim maupun Non-Muslim.
Gus Yahya menekankan libur selama Bulan Ramdan bukan memberi waktu istirahat bagi siswa, akan tetapi mempunyai tujuan yang terarah. Karena itu, Ia menilai pola libur selama Ramadhan dirancang dengan lebih baik dan tidak hanya berdasarkan kebiasaan semata.
“Ramadhan itu digunakan untuk apa bagi anak-anak sekolah ini? Apalagi kalau kita lihat anak-anak sekolah yang non-Muslim, apakah mereka juga libur? Nah, kalau ikut libur, untuk apa? Ini juga harus dipikirkan,” katanya Gus Yahya dikutip dari Nu Online.
Gus Yahya juga menekankan bahwa semangat Ramadan sebaiknya diintegrasikan ke dalam aktivitas belajar di sekolah, misalnya dengan mengadakan program khusus seperti pesantren kilat atau kajian keagamaan.
Alternatif Pola Pembelajaran yang Fleksibel.
Untuk mengakomodasi kebutuhan ibadah selama Ramadan tanpa mengorbankan pendidikan, beberapa pihak mengusulkan agar jadwal belajar dibuat lebih fleksibel.
Misalnya, dengan memperpendek jam belajar atau mengadakan kelas daring yang lebih santai hingga menggelar pesantren kilat yang tertata.
Bagaimanapun, wacana libur sebulan penuh selama Ramadan 2025 masih dalam tahap kajian dan diskusi. Kebijakan sebaiknya diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap siswa dan proses pendidikan secara keseluruhan dan jangka panjang.